Dukung Asta Cita Presiden RI, DPRD Sumut Segera Bahas Revisi Perda Pemekaran OPD

Anggota DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti.
Sumber :
  • Instagram

VIVA Medan –Guna mendukung asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto. DPRD Sumut segara akan melakukan pembahasan terkait pemekaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. 

img_title ‎Waktu Tinggal 2 Pekan Lagi, Bapenda Sumut Ajak Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2026

Hal itu, diungkapkan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti. Ia menjelaskan bahwa saat ini, pihaknya masih melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Revisi ini dilakukan untuk pemekaran dua dinas besar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

img_title Kanwil Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI atas Laporan Keuangan 2026

"Yang pertama ini, rencana inikan masih tahap pembahasan belum keputusan, dari pusat itu, Kehutan dan LHK itu sudah masing masing kementerian. Jadi kita sinkronkan di sumut, jadi rencana kita revisi untuk di mekarkan," ucap Darma, Sabtu 21 Juni 2025.

Politisi Partai Golkar ini, mengatakan 

img_title Perluas Perlindungan Kesehatan Pelanggan, KAI Sumut Gandeng 54 Rumah Sakit

pemekaran Dinas PUPR dan PSDA menjadi dua lembaga berbeda dinilai mendesak untuk mempercepat perbaikan dan pengelolaan irigasi yang selama ini, kurang maksimal. Hal ini berdampak langsung terhadap kemampuan petani dalam mengolah lahan sawah.

"Ada dua, kehutan lingkungan hidup dan PUPR-SDA, ini sesuai asta cita presiden untuk mendukung ketahanan pangan agar lebih fokuslah PSDA mengurusi irigasi yang ada di Sumut," kata Darma.

Darma menegaskan, dengan pembentukan Dinas PSDA yang berdiri sendiri, perhatian terhadap pengelolaan air dan irigasi akan semakin intensif. Jika irigasi bisa dihidupkan kembali, petani akan kembali menanam padi dan Sumatera Utara bisa menjadi lumbung pangan yang kuat.

"Kondisi ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terfokus. Dengan adanya dinas tersendiri, upaya perbaikan infrastruktur pengairan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tutur Darma.

Untuk memperdalam kajian pemekaran ini, Bapemperda DPRD Sumut, juga telah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Senin 2 Juni 2025, yang sebelumnya telah memisahkan Dinas PUPR dan Dinas PSDA.

"Kami mempelajari bagaimana Sumbar memisahkan struktur OPD mereka. Ini penting agar ketika Perda direvisi, implementasinya bisa langsung berjalan dengan baik dan terukur," ungkapnya. 

Halaman Selanjutnya
img_title