Pemprov Sumut Jangan Habiskan Energi untuk 4 Pulau, Ingat Ada 'PR' Kartu Kuning Danau Toba

VIVA Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut diingatkan jangan habis energi untuk mempertahankan 4 pulau Aceh masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sumut. Karena, banyak 'pekerjaan rumah atau PR', sudah deadline dan harus dilakukan segera.

PR dealine itu, adalah membawa Danau Toba keluar dari 'kartu kuning' UNESCO. Sehingga Pemprov Sumut, harus kembali fokus ke danau terbesar di Indonesia, karena akan berdampak dengan dunia pariwisata di Sumut maupun nasional dan internasional. 

"Untuk 4 pulau itu, ada pak Presiden RI, Prabowo Subianto yang akan menyelesaikan polemik 4 Pulau itu. Kita ingatkan kepada Pemprov Sumut untuk fokus kembali ke Danau Toba masih ada 'PR' kartu kuning UNESCO," sebut Pengamat Kebijakan Publik, Rafriandi Nasution kepada VIVA Medan, Selasa 17 Juni 2025.

Rafriandi mengungkapkan bahwa Danau Toba memerlukan ulur tangan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution untuk mendongkrak menjadi objek wisata berstandar internasional. Apa lagi, Danau Toba masih 'dihantui' kartu kuning tersebut. 

Rafriandi mengatakan bila Danau Toba dikelola dengan baik dan berkelanjutan, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, menumbuhkan ekonomi di Sumut dari sektor pariwisata dan banyak lagi, dampak baik dihasilkan dari pariwisata ini.

"Selain itu, kalau pun masyarakatnya mengelola pariwisata, adalah pekerjaan sambilan dan rata rata pariwisata di kawasan Danau Toba, adalah pariwisata alam dan ada unsur nilai kesakralannya," ucap Rafriandi. 

Dengan itu, Rafriandi mengingatkan Pemprov Sumut dengan potensi didepan mata dari sektor pariwisata di Danau Toba, ketimbang potensi dari 4 pulau, yang harus dilakukan kajian lebih dalam lagi.

Halaman Selanjutnya

Ditambah lagi, menurut Rafriandi bahwa pariwisata terus membangkitkan usaha jasa transportasi, perhotelan, kuliner dan lainnya. Hal itu, berdampak langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat.