Penyerahan Hasil Penilaian Publik Pemda se-Sumut, Ini Pesan Sekdaprov ke Para Kepala Daerah
- Istimewa/VIVA Medan
"Pencapaian bukan sekadar nilai atau berada pada zona hijau, tapi bagaimana pelayanan publik itu berdampak bagi seluruh masyarakat Sumut," harapnya.
Sementara, Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya menyampaikan, ada empat variabel dalam penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman terhadap Pemda, lembaga dan Kementerian, yakni input, proses, out put dan pengelolaan pengaduan.
"Kita (Ombudsman) menilai bukan dari banyaknya pengaduan menjadikan jelek, tetapi berapa banyak pengaduan yang diselesaikan Pemkab/Pemko,” ujarnya.
Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut James Marihot Panggabean mengatakan, Ombudsman bukan hanya sekadar memberikan penilaian kepada Kabupaten/Kota, namun ada pendampingan dan bagi Pemkab/Pemko yang berada di zona kuning untuk peningkatan pelayanan publik.
"Ada 27 Pemkab/Pemko berada di zona hijau dan 6 Pemkab/Pemko berada di zona kuning. Kita akan lakukan pendampingan. Ke depan Ombudsman punya mimpi Pemkab/Pemko perwakilan dari Sumut meraih predikat yang terbaik di tingkat nasional," harapnya.
