Transformasi Digital, Distribusi Energi Si Melon Tepat Sasaran
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), terus berkomitmen menyalurkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi, tetap sasaran untuk masyarakat secara luas, termasuk di wilayah kerja di Sumatera Utara.
Laporan BAGUS SYAHPUTRA, Medan.
Untuk si melon ini, Pertamina terus melakukan transformasi digital dalam melakukan distribusi energi tetap sasaran, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengungkapkan bahwa pihaknya, terus melakukan transformasi digital dalam penyaluran elpiji 3 kilogram, dengan tahap pendataan atau pencocokan data pengguna si melon di tingkat masyarakat melalui pangkalan gas.
"Sudah mulai kita dari pangkalan, kita lakukan. Sumatera Utara pangkalan itu, sudah melakukan pencatatan digital ya LPG Subsidi tepat ini," sebut Satria kepada VIVA Medan.
Transformasi digital dalam pendataan pengguna gas elpiji 3 kilogram menggunakan aplikasi Merchant App MyPertamina dengan melakukan pendataan terhadap pangkal di Sumut, dengan jumlah 13.200 pangkalan di provinsi ini.
"Yang sudah mentransaksikan adalah mulai melakukan pencatatan aplikasi LPG tetap sasaran menggunakan 3 kg, ada sekitar 13.170 an pangkal, itu di Sumut," jelas Satria.
Dalam amanat undang-undang nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan Perpres nomor 104 tahun 2007 jo Perpers nomor 70 tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG gas 3 kilogram.
"Tujuannya, memastikan LPG 3 kilogram digunakan oleh konsumen sesuai dengan peruntukan dan melakukan pencatatan transaksi secara digital. Kalau dilihat hampir semua ya, melakukan pencatatan digital ya di tingkat pangakalan di Sumut," jelas Satria.
Area Manager Comm Pertamina Sumbagut, Susanto August Satria.
- BS Putra/VIVA MEDAN
Dalam pendistribusian LPG 3 kg dalam transportasi digital. Bahwa setiap pangkalan harus melakukan pencatatan data konsumen melakukan transaksi si melon melalui Merchant App di aplikasi MyPertamina. Sedangkan, konsumen tidak perlu repot cukup menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga kepada petugas pangkalan.
Sedangkan, pencatatan data konsumen hanya sekali saja dan tidak berulang-ulang. Sehingga akan terpantau secara digital, melakukan transaksi pembelian LPG 3 kilogram. Termasuk, transaksi penjualan sesuai kebutuhan setiap pangkalan.
"Ada asumsi setiap membeli membawa KTP dan KK. Sebenarnya, KTP atau KK itu, dibawa pertama kali ditetapkan sebagai pendistribusian LPG, untuk catatan digital. Kalau sebagai penerima manfaat Kemensos, langsung dilayani, kalau tidak termasuk tetap juga dilayani. Tetap kita data sebagai database," jelas Satria.
Satria mengakui kendala dalam pelaksanaan pendistribusian secara digital, adalah membiasakan pangkalan dan konsumen saat pembelian LPG 3 kilogram diminta untuk membawa KTP dan KK.
"Dari cara orang membiasakan, ada pertanyaan kenapa menggunakan KTP, membawa setiap kali membeli. Sebenarnya, KTP atau KK itu, dibawa pertama kali ditetapkan sebagai pendistribusian LPG, untuk catatan digital," ucap Satria.
Pendistribusian digital transaksi LPG 3 kilogram. Pertamina tidak akan merepotkan masyarakat, tapi hanya melakukan pencatatan sebagai melihat sirkulasi penjualan di pangkalan. Hal itu, bertujuan untuk memastikan pendistribusian di tingkat pangkalan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Kemudian, mencegah terjadinya penyalahgunaan LPG 3 kilogram dari tidak orang bertanggungjawab dengan melakukan pengoplosan gas subsidi ke gas nonsubsidi, untuk mencari keuntungan lebih. Selanjutnya, bila terjadi kekurangan pasokan gas LPG melalui aplikasi tersebut, Pertamina segera melakukan pendistribusian. Sehingga tidak terjadi kekosongan stok gas LPG 3 di tengah masyarakat.
Perjalanan transaksi pembelian gas LPG 3 kg.
- Istimewa/VIVA Medan
Atas hal itu, Satria membantah menggunakan aplikasi saat membeli gas 3 kilogram tidak benar. Karena, penerapan aplikasi dan pencatatan transaksi digital hanya berlaku kepada setiap pangkalan.
"Asumsinya membeli menggunakan Aplikasi, itu asumsi yang salah. Kita sosialisasi terus menerus, pembeli tidak perlu menggunakan aplikasi tertentu, atau membawa KK. Aplikasi itu, hanya untuk pangkalan saja, mencatat NIK, dan KK," jelas Satria.
Satria mengungkapkan pihaknya terus melakukan penerapan pencatatan transaksi melalui digital di tingkat pangakalan gas 3 kilogram hingga 100 persen. Sehingga menggunakan aplikasi Merchant App ini, mempermudah segalanya dalam memantau ketersediaan gas 3 kilogram tepat sasaran.
"Ini masih terus dilakukan pendataan, nanti kedepannya sudah harus 100 persen. Untuk pelaksanaan sudah kita lakukan secara bertahap, ada beberapa pangkalan terkendala dengan sinyal. Pemutakhiran sinyal berpengaruh juga, pada perangkat," sebut Satria.
Satria mengatakan pihak Pertamina meminta kepada pangakalan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dalam program pendistribusian digital LPG 3 kilogram, tetap sasaran. Sehingga semua pihak bisa melakukan pengawasan bersama.
"Kepada masyarakat kita melakukan sosialisasi ya. Si pangkalan tetap melakukan sosialisasi, kepada konsumennya. Di setiap pangkalan sudah diberikan edukasi dalam bentuk poster di tempel di pangkalan," kata Satria.
Satria mengungkapkan untuk UMKM, Petani dan Nelayan tetap dilayani menggunakan gas 3 kg. Tetap pihak Pertamina mengedukasi, untuk usaha menengah ke atas. Sadari-lah, bila sudah restoran harus berhitung menggunakan LPG.
"Aplikasi untuk kepentingan dan bertujuan untuk ketersediaan LPG 3 kg itu, yang kurang mampu, UMKM tertentu," ucap Satria.
Petugas melakukan produksi dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram.
- BS Putra/VIVA Medan
Dalam pendistribusian LPG 3 kilogram tepat sasaran tersebut, Satria mengungkapkan sudah melakukan sosialisasi dan mengandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga transformasi digital dalam pendistribusian LPG 3 kilogram tetap sasaran.
"Kita kepada Pemerintah Daerah, kita juga melakukan sosialisasi dan bersurat juga, membawahi pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg," kata Satria.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga melakukan sosialisasi dengan roadshow ke kampus-kampus di Kota Medan. Mengajak mahasiswa memberikan edukasi kepada masyarakat dan orang terdekatnya, untuk menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan produk Pertamina berkualitas baik itu, Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga gas LPG.
"Kami juga roadshow ke mahasiswa, untuk melakukan sosialisasi subsidi tepat ini, dengan materi gas 3 kg. Kami menilai mahasiswa ini, akademisi yang kami anggap strategi untuk melakukan sosialisasi," ucap Satria.
Satria juga mengharapkan dukungan seluruh pihak dalam mendukung pendistribusian LPG 3 kilogram sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga energi disalurkan tetap sasaran dan memberikan dampak baik di tengah masyarakat.
"Kami berharap dukungan dari berbagai pihak tertentu, untuk edukasi subsidi tepat LPG 3 kg, upaya untuk ketersediaan LPG 3 sesuai dengan surat edaran dari Kementerian ESDM. Termasuk kami meminta media untuk ikut juga melakukan sosialisasi ini," sebut Satria.
Pengelola Pangkalan di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang, Eben TM mengungkapkan mendukung upaya dilakukan Pertamina dalam tranformasi digital dalam pendistribusian gas LPG 3 kilogram ini.
"Program ini, sangat baik. Kami sudah melakukan pencatatan secara digital. Setiap konsumen kami meminta KTP atau KK untuk dimasukkan (catat) di dalam aplikasi," kata Eben kepada VIVA Medan.
Ia mengatakan pihaknya mengalami kesulitan ketika masyarakat menolak memberikan KTP dan KK. Sehingga harus diberikan pemahaman terlebih dahulu, sehingga konsumen tersebut, paham.
"Iya, pas aku minta KTP dan KK menolak ada ibu-ibu. Kenapa beli gas ini, saja harus pakai KTP dan KK. Setelah kita jelasi dengan baik, ibu itu mengerti. Karena, apa dilakukan Pertamina untuk kebaikan dalam menyalurkan gas LPG 3 kilogram ini," ujarnya.
Lanjut, ia menambahkan sejauh ini pencatatan data tersebut, melalui aplikasi tidak ada masalah. Malah sebaliknya, mempermudah dalam melakukan transaksi."Tidak ada masalah, berjalan baik dan bagus," ucapnya.
Terpisah, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Vina Amira mendukung Pertamina dalam pendistribusian energi, baik itu BBM dan gas LPG menggunakan aplikasi dan dilakukan secara digital.
"Ya, sudah saatnya pendistribusian BBM dan gas, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga dilakukan secara digital. Pasti, ada plus dan minusnya. Namun, harus dilakukan, karena pengawasan dilakukan sangat muda," katanya kepada VIVA Medan.
Ia mengatakan bahwa Pertamina mengatakan pengawasan melakukan aplikasi, bisa memantau pendistribusian dari hilir ke hulu. Termasuk, dapat mencegah penyelahgunaan setiap pendistribusian energi tersebut.
"Jadi, kalau menggunakan aplikasi. Dari mulai produksi hingga BBM dan LPG dibeli masyarakat dapat dilakukan pengecekan dan pemantauan dengan baik. Sudah pas tingkatkan pelayanan energi berbasis digital dilakukan Pertamina saat ini," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengungkapkan bahwa keberhasilan Pertamina dalam mendistribusikan Bio Solar secara digital. Seharusnya, menjadi awal dari digitalisasi penyaluran energi si melon bersubsidi kepada masyarakat.
"Tantangan penyaluran LPG bersubsidi secara digital menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan BBM bersubsidi. Salah satu tantangannya adalah terkait ketersediaan data masyarakat penerima LPG bersubsidi," kata Gunawan kepada VIVA Medan.
Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin.
- Istimewa/VIVA
Gunawan menjelaskan bila BBM bersubsidi itu kita bisa mengklasifikasikan kendaraan yang berhak menerima subsidi atau tidak. Setidaknya kendaraan mencerminkan profil pemiliknya.
"Namun LPG ini berbeda, potensi tidak tepat sasarannya sangat tinggi. Bahkan penyaluran LPG secara digital juga tetap tidak akan 100% menjamin bahwa LPG tidak diselewengkan," ujar Gunawan.
Gunawan mengungkapkan pendistribusian gas LPG 3 kilogram melalui digital, tidak bisa dilakukan pengawasan dari Pertamina. Tapi, seluruh pihak. Karena, tidak mudah mendefinisikan masyarakat yang berhak atau tidak.
"Kriteria masyarakat yang berhak bisa sangat tidak seragam saat diimplementasikan di lapangan. Jadi saat LPG disalurkan, dan subsidi lebih diberikan, dalam bentuk barang. Tidak kebayang bentuk penyelewengan yang bisa terjadi. Nah penyaluran BBM bersubsidi secara digital akan meminimalisir potensi penyelewengan yang besar itu tadi," tutur Gunawan.
Ekonom Sumut ini, menjelaskan jadi memang harus dilakukan penyempurnaan, baik sistem serta data masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi.
"Sehingga kita bisa benar-benar mendistribusikan LPG agar lebih tepat sasaran dan menimalisir praktek penyimpangan. Bahkan dalam situasi terburuk, dimana ketahan energi terganggu," kata Gunawan.
Gunawan dengan penerapan pendistribusian gas LPG 3 kilogram tepat sasaran itu, dilakukan secara digital. Seharusnya, dapat memastikan si melon subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak atau menengah kebawah, dan akan mengurangi resiko kemungkinan terjadinya gesekan sosial yang lebih luas.
"Potensi krisis sosial dari mahalnya LPG, atau terjadi kelangkaan sumber energi bisa diminalisir. Dengan catatan masyarakat menengah kebawah penerima manfaat memang benar benar mendapatkan hak mereka terhadap LPG bersubsidi," ucap Gunawan.
