Percepat Realisasi Anggaran Daerah, Pj Gubernur Sumut: Harus Cepat dan Selamat
- Dok Pemprov Sumut
VIVA Medan - Dalam realisasi anggaran daerah Sumatera Utara, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin menyampaikan pesan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumut, dilaksanakan dengan cepat dan selamat.
Hassanudin mengatakan jajaran Pemprov Sumut untuk terus perkuat perencanaan dan percepat realisasi anggaran daerah. Apalagi di era teknologi informasi saat ini, semua dituntut serba cepat dan sesuai regulasi.
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Hassanudin pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau kelompok diskusi terarah yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penghubung Pemprov Sumut, Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat.
“Jika dahulu semakin pahit semakin bagus, sekarang yang manis juga bisa bagus. Dan kalimat biar lambat asal selamat, tidak lagi relevan sekarang ini. Tetapi kita harus cepat dan selamat. Karena itu, jangan bilang ‘why me’ tetapi ‘try me’. Dan ingatkan saya selalu untuk kita mengupayakan perbaikan,” ucap Hassanudin dalam keterangan tertulis, Jumat 15 September 2023.
Hassanudin menjelaskan, proses perencanaan dan pelaksanaan realisasi APBD memerlukan akuntabilitas, efisiensi, serta sesuai dengan sasaran atau program strategis daerah. Karenanya, regulasi yang memberikan ruang dan peluang untuk seorang kepala daerah seperti Gubernur, melakukan penguatan serta mempertajam kepentingan masyarakat, harus diikuti dan jalankan secara maksimal.
“Kuncinya adalah perencanaan kita, jangan sampai gagal. Dan sebagai motivasi, semoga penghargaan ‘APBD Award’, kita bisa meraihnya. Sekarang sudah masuk 10 besar. Maka kita harus memaksimalkan kerja, dan itu tergantung dari para pimpinan OPD,” sebutnya kepada Inspektur Lasro Marbun, Kepala BKAD Ismael Sinaga, Kepala Bapenda Moch Fadly, Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Mulyono, Kepala Biro Organisasi Desni dan pejabat lainnya.
Pada kesempatan itu, Hassanudin juga mengapresiasi dan berterima kasih atas penjelasan dan bimbingan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait penganggaran pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah, yang memberikan motivasi dan ruang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk realisasi APBD.
