Bobby Nasution Sentil Kepala Daerah di Sumut: Baru 8 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik!

Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Sumber :
  • dok Pemprov Sumut

Medan, VIVA Medan–Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh Bupati dan Walikota se-Sumut mempercepat pembentukan dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain meningkatkan kualitas birokrasi, keberadaan MPP diharapkan mempercepat pemulihan pelayanan masyarakat pascabencana, serta memudahkan warga mengakses berbagai layanan pemerintahan.

img_title Wamen PANRB Sambangi Kanim Kualanamu, Kepala Imigrasi Sumut Pastikan Pelayanan Makin Optimal

Hal tersebut, disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Kamis 12 November 2026.

Dalam sambutannya, Bobby menyoroti capaian Sumut yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera dalam hal ketersediaan MPP. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif.

img_title Gibran Mundur dari Wapres RI, Begini Respons Bobby Nasution

"Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif," ujar Bobby di hadapan para kepala daerah dan jajaran Kementerian PANRB.

Meski demikian, Bobby memastikan Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota terus berupaya mengejar ketertinggalan tersebut. Hingga akhir 2026, ditargetkan tiga MPP baru dapat diresmikan, masing-masing di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias. Dengan demikian, jumlah daerah yang memiliki MPP di Sumut akan bertambah menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30%.

img_title Perkuat Pendapatan & Keadilan, Bobby Nasution Ajukan Dua Ranperda Ini ke DPRD Sumut

Bobby Nasution mengingatkan para bupati dan Walikota agar pembangunan MPP tidak hanya berorientasi pada kemegahan gedung maupun besarnya anggaran. Menurutnya, hal terpenting adalah kelengkapan jenis layanan dan lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat.

"Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung," tegasnya.

Untuk mempercepat pembentukan MPP, Bobby menyarankan pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan aset gedung yang telah tersedia. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjalin kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga pembangunan MPP dapat dilakukan secara bertahap dan efisien.

Halaman Selanjutnya
img_title