Perkuat Pendapatan & Keadilan, Bobby Nasution Ajukan Dua Ranperda Ini ke DPRD Sumut
- dok Pemprov Sumut
“Selama Perda ini telah melandasi semangat bantuan hukum. Namun belum sepenuhnya mewadahi paradigma penegakan hukum modern yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (RJ),” jelasnya.
Disampaikan juga, perubahan Perda tersebut bertujuan mengarusutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengedepankan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan perdamaian. Selain itu, revisi peraturan diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan program perlindungan masyarakat, kelancaran mekanisme bantuan hukum, serta memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.
Pendekatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem penghematan dengan mengurangi penyiaran perkara di pengadilan sekaligus menekan beban lembaga pemasyarakatan (Lapas). “Kami meyakini bahwa dengan dukungan dan sinergi seluruh anggota dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Bobby Nasution.
Usai menyampaikan penjelasan, Bobby Nasution selanjutnya menyerahkan resmi dokumen penjelasan kedua Ranperda tersebut kepada DPRD Sumut untuk dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
