Pemprov Sumut 2023, Rencana akan Tambah PPPK Sebanyak 2.437 Orang

Kepala BKD Sumut, Safruddin.
Sumber :
  • BS Putra/MEDAN VIVA

VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara berencana menambah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.437 orang. Penambahan PPPK yang berlangsung pada 2023 ini, didominasi tenaga pendidik yang mencapai 2.000 orang.

img_title Pasca Penetapan UMP Sumut 2027 Rp3,41 Juta, Daerah Diminta Segera Usulkan UMK Paling Lambat 26 November 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin mengungkapkan untuk penetapan rekrutmen PPPK itu, masih dalam proses. Ia mengatakan 2.437 orang. Dengan rincian, 2.000 guru, 250 tenaga medis dan 187 teknis lainnya.

"Kita sedang menyiapkan surat untuk penambahan formasi, di Pemprov Sumut untuk PPPK sebanyak 2.437 orang," sebut Safruddin kepada wartawan, Rabu 10 Mei 2023.

img_title Target Masuk 10 Besar Nasional, Pemprov Sumut Patok Indeks Demokrasi 2026 Capai 82,2 Poin

Safruddin mengatakan, bahwa pembiayaan untuk PPPK tahun ini, masih wacana menggunakan APBN. Namun, belum ada tindaklanjut dari Pemerintah Pusat kembali.

"Ini memang masih rencana, karena apa, ada memang wacana, bahwa pembiayaan PPPK ini, dari APBN dan itu masih wacana. Faktanya yang sudah dilaksanakan sekarang ini, itu memang pembiayaan APBD," ucap Safruddin.

img_title Sah! UMP Sumut 2027 Naik Jadi Rp 3.410.000

Dengan itu, Safruddin mengungkapkan bahwa pembiayaan tersebut, akan menggunakan APBD Sumut. Karena, untuk segera direalisasikan penambahan PPPK tersebut.

"Dan ini sebenarnya yang untuk penambahan belum final, kenapa, karena belum ditandatangani pak Gubernur," tutur Safruddin.

Safruddin menjelaskan, bahwa angka yang diusulkan ini belum final, angka itu bisa saja berkurang sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan pembiayaan. Misalnya, untuk guru diusulan 2.000 orang, bisa saja ada pengurangan.

"Bisa berubah, tapi kecendrungannya, sepertinya yang kita alami itu berkurang, karena kan kita minta untuk guru saja 2.000, bisa saja ada pengurangan. Menpan RB nanti yang akan menentukan dengan berkolaborasi dengan Kemendikbud Ristek," jelas Safruddin.