BRT Mebidang Dilaunching, Kadin Sumut Yakin Dongkrak Produktivitas Industri dan Mobilitas Pekerja
- Ist/VIVA Medan
Medan, VIVA Medan –Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, disambut hangat oleh dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara Firsal Dida Mutyara menilai kehadiran layanan transportasi publik modern yang melayani rute Medan–Binjai (Koridor I) dan Medan–Lubuk Pakam (Koridor II).
BRT ini, merupakan investasi jangka panjang strategis yang akan memicu produktivitas industri pengolahan, memangkas biaya hidup pekerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.
Kadin Sumut menyoroti bahwa masalah klasik kemacetan lalu lintas di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) selama ini telah membebani efisiensi operasional industri dan menurunkan kualitas hidup tenaga kerja. Menurut data TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Kota Medan telah menyentuh angka 54,02 persen. Kemacetan parah ini mengakibatkan waktu tempuh perjalanan membengkak drastis, sehingga para pekerja kerap tiba di lokasi kerja dalam kondisi lelah secara fisik maupun psikis.
Kadin Sumut menyusun kalkulasi penghematan keuangan yang akan dirasakan langsung oleh ribuan tenaga kerja di Sumatera Utara. Selama masa uji coba yang berlangsung hingga Desember 2026, layanan bus listrik ini disediakan secara gratis. Ini berarti pengeluaran bulanan transportasi kerja buruh pabrik bernilai nol rupiah.
Ketika nantinya beroperasi secara penuh, tarif flat murah sebesar Rp4.300 sekali jalan akan menjadi jaminan efisiensi finansial yang besar. Sebagai ilustrasi, jika seorang pekerja pabrik menempuh perjalanan pulang-pergi (PP) selama 25 hari kerja dalam sebulan, estimasi total biaya transportasi yang dikeluarkan hanya sebesar Rp215.000 per bulan (Rp8.600 per hari).
"Kalkulasi ini menunjukkan penghematan pengeluaran yang luar biasa bagi buruh pabrik. Selisih biaya tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja," terang Firsal Dida Mutyara. Lebih lanjut, rencana integrasi sistem pembayaran penuh pada tahun 2027—di mana penumpang hanya perlu membayar sekali meskipun harus berpindah koridor—akan sepenuhnya membebaskan pekerja dari beban tarif ganda yang kerap dialami saat menggunakan angkutan umum konvensional.