Bobby Nasution Warning OPD di Lingkungan Pemprov Sumut, Agar Tidak Mengajukan Proyek yang Dinilai Janggal
- Bagus Syahputra/VIVA Medan
Medan, VIVA Medan – Peringatan keras disampaikan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut, yang coba-coba bermain anggaran, yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.
Bobby Nasution dengan tegas mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari OPD Pemprov Sumut tersebut. Ia menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.
Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ucap Bobby Nasution dalam keterangannya, Jumat 22 Mei 2026.
Salah satu yang disampaikan Bobby yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah disajikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.
“Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” katanya.
Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui kajian proyek tanpa yang jelas, apalagi jika anggarannya terkesan dimahalkan.
Ia mengaku akan memeriksa lebih ketat seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.
“Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” tegasnya.
Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengizinkan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mempercayai kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekedar menghabiskan anggaran daerah.
Dia berharap seluruh anggaran menggunakan APBD Sumut, semua harus ada aturan yang berlaku, jangan sampai disalahgunakan bisa terjadi indikasi.
