Pemprov Sumut Salurkan Dana Bagi Hasil, Salman Alfarisi Tekankan Pelayanan Dasar Hingga Pemulihan Pascabencana

Medan, VIVA Medan–Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi sambut baik langkah Pemprov Sumut menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025.

Hal tersebut, disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi. Ia menilai bahwa penyaluran dana tersebut, diharapkan dapat memperkuat program-program prioritas daerah, yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

“Kita menyambut baik penyaluran dana bagi hasil ini. Daerah membutuhkan dukungan fiskal agar pelayanan publik dan program pembangunan, bisa berjalan lebih optimal,” ucap Salman kepada wartawan, Jumat 8 Mei 2026.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, Salman menilai terdapat tiga sektor penting yang perlu menjadi prioritas penggunaan anggaran daerah, yakni peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur pertanian, dan pemulihan pascabencana.

Namun secara khusus, Salman meminta agar dana bagi hasil pajak rokok diprioritaskan untuk percepatan pemulihan daerah terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Utara, terutama di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Langkat.

Menurutnya, dari berbagai laporan dan aduan masyarakat yang diterima, masih terdapat sejumlah titik terdampak bencana yang penanganannya berjalan lambat dan masih menyisakan risiko bagi masyarakat.

“Kami melihat masih ada beberapa titik bencana yang membutuhkan percepatan penanganan, baik akses jalan, infrastruktur pendukung, maupun pengamanan wilayah rawan. Karena itu, DBH rokok ini sebaiknya diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana, khususnya di Tapsel, Tapteng, dan Langkat,” tegasnya.

Salman mengatakan percepatan pemulihan sangat penting agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di daerah terdampak dapat kembali berjalan normal. Selain itu, langkah cepat juga diperlukan untuk meminimalisir risiko bencana lanjutan.

Ia juga berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak bencana dan membutuhkan penanganan cepat,” tutur Salman Alfarisi.