Terus Kembangkan Inovasi Digital Keuangan di Sumut, Kepala BKAD: Menghemat Waktu dan Biaya
- dok Pemprov Sumut
Medan, VIVA Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) di bawah kepemimpinan Muhammad Bobby Afif Nasution, terus mengembangkaninovasi digitaldalamtata kelola keuangan, menghasilkan prestasi di tingkat nasional.
Inovasi tata kelola keuangan itu, ditandai dengan diraihnya penghargaan Pembiayaan Kreatif (Pembiayaan Kreatif) terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 25 April 2026 di Palembang.
Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi tata kelola keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, serta penerapan pembiayaan pembangunan non-konvensional. Selain itu, Pemprov Sumut juga menerima reward senilai Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas, inovasi, dan kemandirian.
“Tidak hanya penghargaan, Pemprov Sumut juga menerima uang senilai Rp3 miliar sebagai reward kreatif, inovasi dan kemandirian. Penilaian kreatif di sini Pemprov Sumut telah melakukan digitalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ucap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu 29 April 2026.
Dalam upaya mendorong transformasi pengelolaan keuangan daerah, BKAD Sumut mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Keuangan Daerah yang terintegrasi secara online. Inovasi ini memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam menyampaikan laporan tanpa harus datang langsung ke kantor BKAD Sumut.
Menurut Timur, melalui aplikasi tersebut, berbagai proses pelaporan seperti laporan pertanggungjawaban APBD, pemeriksaan rencana APBD, hingga pertanggungjawaban kepala daerah dapat dilakukan dengan berani.
“Semuanya sudah bisa dilakukan cukup dengan mengklik aplikasi tersebut dan tahun ini sudah kita praktikkan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya,” katanya.
Tidak hanya memperkuat digitalisasi keuangan, BKAD Sumut juga mengembangkan aplikasi Kemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sekaligus menjaga aset milik Pemprov Sumut.
Timur menjelaskan, saat ini terdapat 114 aset berupa tanah dan bangunan yang telah memiliki dokumen, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi agar dapat dikelola melalui skema pemanfaatan yang disiapkan Pemprov Sumut.
“Jika ada pengusaha, UMKM ataupun masyarakat yang ingin memanfaatkannya nanti kita lelang terbuka, dan skemanya nanti bisa disewa, sistem bagi hasil atau lainnya,” terang Tumanggor.
