Pemprov Sumut Banyak Temukan Perusahaan Outsourcing Bermasalah dan Pelanggar Hak Pekerja
- Bagus Syahputra/VIVA Medan
Medan, VIVA Medan–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) banyak menemukan perusahaan alih daya atau outsourcing yang beroperasi di Sumut. Sehingga banyak melanggar hak-hak pekerja di perusahaan mereka bekerja.
Hal itu, diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar. Ia juga mengatakan pihaknya sudah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perusahaan alih daya tersebut.
Langkah ini, menurut Yuliani diambil menyusul banyaknya temuan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.
“Kami sudah menyurati secara resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, agar dapat mengevaluasi perusahaan-perusahaan alih daya di Sumut yang nakal juga bermasalah dan berharap pemerintah pusat, dapat segera memberikan petunjuk dan langkah evaluasi,” ucapnya, dalam keterangan persnya, Kamis 23 April 2026.
Disnaker Sumut telah melayangkan surat resmi bernomor 500.15.12.14 595-6/DISNAKER/IV/2026 kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI terkait permohonan evaluasi perusahaan alih daya.
"Surat tersebut, juga ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Utara, serta pihak terkait lainnya untuk pengawasan bersama," ungkap Yuliani Siregar.
Permohonan ini, didasarkan pada hasil pemantauan pengawas ketenagakerjaan yang menunjukkan sebagian besar kasus ketenagakerjaan di Sumut didominasi oleh perusahaan alih daya.
"Kami menemukan indikasi kuat bahwa banyak perusahaan alih daya tidak menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari masalah administrasi hingga hak-hak normatif pekerja," kata Yuliani.
Yuliani menjelaskan, sejumlah pelanggaran yang ditemukan antara lain kelalaian administrasi, seperti tidak melaporkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Disnaker setempat, yang melanggar Pasal 18–20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Selain itu, terdapat pelanggaran hak normatif berupa pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tidak dibayarkannya jaminan sosial, serta ketiadaan Tunjangan Hari Raya (THR).
Tak hanya itu, Disnaker juga menemukan ketidakjelasan status kerja akibat pergantian vendor yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.
"Sejumlah perusahaan bahkan tidak memiliki kantor cabang yang jelas serta diduga tidak membayarkan pesangon kepada pekerja," kata Yuliani.
Salah satu perusahaan yang secara spesifik dilaporkan dalam permohonan evaluasi tersebut adalah PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS). Perusahaan ini diduga melakukan pelanggaran terkait status hubungan kerja yang tidak sesuai dengan undang-undang serta tidak membayar pesangon.