Dinilai Punya Rekam Kinerja Buruk, 'Terbit Lah' Petisi Penolakan Jimmy Panjaitan Jabat Dirut BPODT Kembali
- Tangkap Layar
Toba, VIVA Medan–Masyarakat hingga pelaku usaha pariwisata, yang tergabung dalam Komunitas Prajurit Pariwisata Kawasan Danau Toba (KPP-KDT), menginisiasi petisi penolakan Jimmy Bernando Panjaitan kembali menjabat Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
Petisi ini, bertajuk 'Penolakan Dirut BPODT'. Petisi ini, dilakukan untuk menolak kelanjutan habatan Dirut BPODT yang telah berakhir pada 25 Maret 2026. Hasil petisi tersebut, akan disampaikan KPP-KDT kepada Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam waktu dekat ini.
"Ini kebetulan kita kan menginisiasi petisi ini. Bisa ribuan tandatangan petisi untuk menolak (Dirut BPODT) ini," sebut perwakilan KPP-KDT, Tamba Tua Sirait, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 April 2026.
Tamba mengungkapkan petisi ini, sebagai wujud mendesak Menteri Pariwisata untuk segera memberhentikan Jimmy Bernando Panjaitan dari jabatannya, karena sudah berakhir masa periodesasinya, lalu mendorong Kemenpar menunjuk Plt Dirut BPODT sembari memproses Dirut BPODT yang baru.
"Kami juga akan melayangkan surat penolakan secara resmi kepada Menteri Pariwisata untuk Dirut BPODT ini," tegas Tamba yang juga menjabat Kepala Desa Pardomuan Ajibata, Kabupaten Toba.
Tamba mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Toba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu bersama sejumlah Kepala Desa. Pada intinya, selama memimpin sebagai Dirut BPODT tidak ada menunjukkan kinerja yang baik.
"Ada beberapa poin yang kami, ada 11 poin. Ada 11 poin tuntutam kami ke BPODT. Kenapa? Karena memang kinerja dari Jimmy Panjaitan atau kinerja dari BPODT ini tidak mempunyai visi, tidak mempunyai visi yang jelas. Belum ada nampak kerja yang dapat kita rasakan gitu," jelas Tamba.
Dirut BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan.
- Istimewa/VIVA Medan
Selama masa kepimpinan Jimmy Panjaitan, BPODT kehilangan eksistensinya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata RI di kawasan Danau Toba, karena tidak memberi kontribusi nyata apapun terhadap pengembangan Industri pariwisata di Danau Toba. Terlebih lagi, BPODT berubah hanya sekedar lembaga birokrasi minus aksi dan kinerja.
"Karena kan ini kan tugasnya ini kan koordinasi ke 8 kawasan Danau Toba. Tapi untuk komunikasi aja kepada penggiat pelaku pariwisata yang ada di kawasan Danau Toba, kayaknya Bapak Jimmy ini nggak pernah," sebut Tamba dengan nada kesal.
