Walk Out dari Rapat Penanganan Pascabencana, Gubernur Bobby Kecewa Sumut Hanya Terima Bantuan Rp 2,1 Triliun
- dok Pemprov Sumut
Medan, VIVA Medan–Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution angkat bicara terkait video viral di media sosial, terkait dirinya walk out atau keluar dari rapat kordinasi penanganan pascabencana Sumatera bersama Pemerintah Pusat dan antara Kementerian/Lembaga itu.
Bobby Nasution mengaku kecewa atas keputusan dari rapat tersebut, bahwa Sumut yang merupakan Provinsi terkena dampak bencana alam itu, hanya menerima bantuan dana sebesar Rp 2,1 triliun. Sedangkan, kebutuhan melebihi dari bantuan dana tersebut.
"Pembagian ke Provinsi Sumut hanya Rp2,1 triliun dari Rp56 triliun dengan kebutuhan kami ada Rp30 triliun lebih. Ini yang kami menyampaikan sedikit kecewa dan juga keberatan dengan angka tersebut," ungkap Bobby Nasution kepada wartawan, di Kota Medan, Senin 2 Maret 2026.
Atas hal itu, Bobby Nasution mengungkapkan rasa keberatan atas alokasi dana penanganan bencana dari pemerintah pusat sebesar Rp2,1 triliun untuk Sumut. Nilai tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan daerah yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
Gubernur Sumut itu, menjelaskan bahwa dana tersebut, keseluruhan digunakan untuk Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dibeberapa Kabupaten di Sumut ini.
Data tersebut, menurut Bobby Nasution telah dikonfirmasi bersama kementerian dan lembaga terkait, diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta dimasukkan ke perencanaan nasional melalui Bappenas.
"R3P itu datanya sudah dikonfirmasi bukan hanya pemerintah daerah yang buat, tapi dengan kementerian lembaga dan sudah diverifikasi melalui BPS. Itu sudah dimasukkan ke Bappenas," sebut mantan Walikota Medan itu.
Atas kekecewaan dan keberatan itu, Bobby Nasution mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sudah mempertanyakan kepada pemerintah pusat, apa menjadi dasar, bahwa Sumut hanya mendapat bantuan sebesar Rp 2,1 triliun.
Bobby Nasution menjelaskan jumlah korban di Sumut merupakan salah satu yang terbesar setelah Aceh, termasuk kerusakan rumah dan infrastruktur. Pemerintah Provinsi Sumut mempertanyakan dasar perhitungan pembagian anggaran tersebut.
Untuk itu, Pemprov Sumut berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali alokasi dana agar sesuai dengan kebutuhan riil dan tingkat dampak bencana di daerah.
