BGN Catat Anggaran Makan Bergizi Gratis di Sumut per Bulan Hampir Tembus Rp 1 Triliun
- Bagus Syahputra/VIVA Medan
Medan, VIVA Medan – Badan Gizi Nasional (BGN) RI mencatat di Sumatera Utara (Sumut) sudah ada 1.063 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, yang resmi beroperasi sekitar 950 SPPG dengan melayani kurang lebih 2,6 juta penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu, diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN RI, Irjen Pol. Sony Sanjay kepada wartawan, usai menghadiri kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Kepada Kasatpel, Mitra, dan Yayasan di Provinsi Sumut, di Grand Mercure Hotel, Kota Medan, Jumat sore, 6 Februari 2026.
"Hingga 4 Februari 2026 itu, sudah ada 1.063 SPPG, yang operasional mencapai 950 lebih. Kita sudah se-Sumut telah memberikan pelayanan kepada 2,6 juta penerima manfaat," sebut Sony.
Sonny menjelaskan dari seluruh SPPG yang telah operasional, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.000 relawan. Sedangkan, ia mengatakan untuk program MBG di Sumut dengan anggaran hampir tembus Rp 1 triliun.
"Mengingatkan bahwa saat ini, per bulan itu sudah mencapai anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu, hampir Rp 1 triliun dalam satu bulan (biaya seluruh SPPG yang beroperasi di Sumut)," jelas Sonny.
Sonny berharap seluruh wilayah di Sumut memiliki SPPG, termasuk di Kepulauan Nias. Sehingga penerima maaf dari MBG akan terus bertambah di Sumut ini."Kita melakukan pertumbuhan SPPG, tahun 2026 ini kita meningkatkan kualitas," tutur Waka BGN RI itu.
Dengan beroperasinya ribuan SPPG di Sumut ini, Sonny mengatakan program MBG ini, memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan pembelian bahan-bahan MBG dari petani, UMKM hingga pedagang Pasar lokal.
"Nah ini dikembalikan kepada pemerintah daerah. Berapa alokasi yang diberikan oleh pemerintah untuk masing-masing daerah melalui program MBG, apakah akan diserap oleh daerah ini atau dialirkan ke daerah lain?," sebut Sonny.
Maksudnya dialirkan ini, Sonny mencontohkan apabila hari ini menunya salah satunya buahnya adalah pisang. Maka butuh sekitar puluh ribu butir pisang. Pertanyaannya sanggup atau tidak Sumut menyediakan kebutuhan pisang itu?. Baik dari perkebunan pisan milik petani.
"Artinya daerah bisa menyerap, tapi kalau ternyata kebutuhan pisang dipenuhi dari daerah lain, artinya uang yang diberikan oleh untuk daerah tersebut dialirkan ke daerah lain. Artinya, uang tersebut tidak dapat diserap," jelas Sonny.
