Lewat Seminar Nasional, Perbarindo Tegaskan BPRS Kunci Perluasan Inklusi Keuangan
- dok Perbarindo Sumut
Medan, VIVA Medan – DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (Perbarindo) Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) VII di Grand Ballroom Four Points by Sheraton Medan, Kamis 6 November 2025.
Forum tersebut membahas penguatan industri BPR-BPRS melalui inovasi digital, penyesuaian regulasi, serta penguatan ekosistem keuangan masyarakat.
Kegiatan ini, dihadiri sekitar 110 peserta. Mereka terdiri dari Dewan Pengawas dan Pengurus DPD serta DPK Perbarindo Sumut, komisaris dan direksi BPR–BPRS anggota, serta tamu undangan.
Seminar menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Sumut, Robby Satya Andhika; Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS, I. Pramuji Novri H; serta Ketua Umum DPP Perbarindo, Teddy Alamsyah.
Ketiganya membahas aspek regulasi, stabilitas sistem keuangan, dan strategi transformasi BPR-BPRS dalam menghadapi persaingan industri yang semakin kompetitif.
Robby Satya Andhika menekankan bahwa pandemi Covid-19 menjadi titik balik akselerasi digital di sektor layanan keuangan. Sebelum pandemi, inovasi keuangan digital berjalan lambat meski layanan elektronik telah hadir sejak 1990-an.
Menurutnya, salah satu penghambat utama pada periode tersebut adalah kebiasaan masyarakat yang masih mengutamakan pertemuan langsung dalam bertransaksi. Generasi sebelumnya lebih nyaman berjabat tangan, berinteraksi tatap muka, dan menyimpan aset secara fisik.
Namun, pandemi memaksa masyarakat memasuki ruang digital, termasuk dalam mengakses layanan ekonomi dan keuangan. Kondisi tersebut mempercepat adopsi layanan elektronik sehingga kanal digital menjadi pintu utama aktivitas.
Momentum itu kemudian direspons regulator melalui penyusunan Rencana Pengembangan dan Penguatan BPRS (RP2B) 2024–2027 sebagai arah penguatan industri. Strategi tersebut bertumpu pada empat prioritas: meningkatkan integritas, ketangguhan, kontribusi, serta perluasan akses layanan keuangan bagi daerah dan pelaku UMKM.
Robby menjelaskan bahwa industri kini menghadapi empat tantangan besar. Pertama, struktur perbankan masih dikuasai lembaga besar.
"Kedua, skala bisnis BPR–BPRS masih terbatas. Ketiga, perubahan cepat dalam ekosistem dan metode layanan digital. Keempat, meningkatnya ekspektasi publik yang menuntut penyesuaian regulasi," kata Robby.
Ia menegaskan bahwa kompetisi BPR–BPRS tidak hanya berasal dari sesama lembaga sejenis. Koperasi telah bertransformasi ke platform daring, sementara fintech sejak awal memanfaatkan teknologi.