Jawab Tantangan Menteri PKP, Bank Sumut Target Proses 3 Hari Kredit Program Perumahan
- Dok Bank Sumut
VIVA Medan - Bank Sumut menyatakan kesiapan layanan di 233 unit kerja dalam mendukung percepatan program nasional Kredit Program Perumahan (KPP) di Sumatera Utara. Implementasi KPP ini mulai 15 Oktober 2025, bertepatan dengan peluncuran Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) oleh Presiden Prabowo di Surabaya.
Direktur Bisnis & Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah menyebutkan bahwa seluruh infrastruktur layanan dan sumber daya manusia telah disiapkan untuk memastikan proses pengajuan KPP berlangsung cepat dan efisien.
“Seperti yang kami sampaikan di hadapan pak menteri, kami menargetkan proses pengajuan antara calon debitur dan bank rampung maksimal dalam tiga hari kerja. Ini bentuk nyata komitmen kami untuk memberikan layanan cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat,” ujar Syafrizalsyah, Sabtu 11 Oktober 2025.
Bank Sumut juga secara aktif melakukan sosialisasi program ini ke berbagai pihak, termasuk pelaku usaha sektor perumahan dan UMKM. Produk KPP dinilai strategis untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan, khususnya bagi pengembang lokal yang memiliki potensi besar namun keterbatasan akses ke pembiayaan formal.
Kesiapan Bank Sumut disambut positif oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara Sosialisasi KPP di Medan, Kamis 10 Oktober 2025.
Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan sejumlah kepala daerah se-Sumut, Maruarar menantang Bank Sumut untuk menjadi pelopor realisasi KPP di daerah.
“Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan layanan cepat dan bunga murah, rakyat pasti pilih bank daripada rentenir,” tegas Maruarar.
Ia juga mendorong penguatan ekosistem yang sehat antara bank, pemerintah daerah, dan pengembang, agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat luas. KPP sendiri merupakan fasilitas kredit dengan 2 skema, skema 1 KPP sisi supply yang ditujukan untuk pengembang/kontraktor/toko bahan bangunan plafon hingga Rp5 miliar. Sedangkan Skema 2 KPP sisi demand untuk pelaku UMKM sektor perumahan dengan plafon sampai 500 juta, dengan bunga subsidi 5 persen.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menambahkan, berbeda dari KUR umum, KPP tetap dapat diakses meski debitur memiliki kredit komersial selama status kolektibilitasnya lancar. Selain KPP untuk rumah tujuan usaha, Bank Sumut juga berkomitmen untuk perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
