Demi Daerah Terdampak Bencana di Sumut, Bobby Nasution Tagih Kejelasan Acuan Anggaran 2027 untuk Tambahan TKD
- dok Pemprov Sumut
Batam, VIVA Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah ( TKD ) bagi daerah-daerah di Sumut yang terdampak bencana . Pada kesempatan yang sama, Bobby juga menganalisis kepastian acuan anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada acara Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt.3 BP. Batam, Rabu 12 Agustus 2026.
Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran sangat diperlukan karena pemerintah kabupaten/kota di Sumut saat ini tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.
“Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya kejang, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan,” tegas Bobby.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas mengenai opsi alokasi TKD Tahun 2027. Kemendagri menyiapkan tiga skenario pasca-latihan kebutuhan daerah, yakni skenario maksimal/ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.
Tito menegaskan, keputusan akhir mengenai besaran TKD sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa. Meski demikian, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD.
“Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Kemudian merupakan daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD yang diumumkan dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Hari Kemerdekaan, atau melalui penjelasan lanjutan bersama para menteri bidang ekonomi.
"Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama," jelas Tito.
