Pemerintah akan Sebar 13 Ribu Titik SPPG, Daerah Stunting Prioritas
- Dok BGN
VIVA Medan - Pemerintah akan membagi penanganan ribuan titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan tingkat prioritas wilayah. Ini setelah nasib 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya menjadi sorotan karena dinilai memboroskan anggaran.
Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang mengatakan pemerintah akan membagi 13 ribu titik SPPG ke dalam dua kategori utama. Prioritas diberikan kepada wilayah tertinggal dan daerah yang memiliki angka stunting tinggi atau masuk dalam zona merah berdasarkan pemetaan pemerintah.
Wilayah seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian utama pemerintah. Penanganan SPPG di wilayah tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
Zulhas menjelaskan pemerintah akan terlebih dahulu menangani SPPG yang berada di wilayah tertinggal serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Menurutnya, wilayah yang masuk kategori zona merah akan mendapatkan prioritas dalam penyelesaian persoalan 13 ribu dapur MBG tersebut.
"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 29 Juli 2026.
Pemerintah, kata Zulhas, tidak akan langsung menyelesaikan seluruh persoalan 13 ribu titik tersebut dalam waktu yang sama. Untuk sebagian besar SPPG lainnya, pemerintah membutuhkan waktu lebih panjang untuk menentukan langkah penyelesaiannya.
Wilayah yang menjadi bagian dari penanganan tahap berikutnya antara lain Sumatera dan Jawa. Pemerintah memperkirakan proses untuk wilayah tersebut membutuhkan waktu sekitar dua bulan.
Zulhas Minta Tak Ada Lagi Demonstrasi
Di tengah proses penanganan tersebut, Zulhas meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan SPPG tidak kembali melakukan aksi demonstrasi. Ia meminta para pihak memahami komunikasi dan langkah yang sedang disiapkan pemerintah.
Zulhas menegaskan pemerintah akan terus merinci bentuk penyelesaian terhadap SPPG yang belum masuk prioritas penanganan awal. Ia juga memastikan proses tersebut dilakukan secara transparan.
