Soroti Perpres 27 Tahun 2026, Ini Catatan GODAMS untuk Regulasi yang Adil dan Berpihak Kepada Ojol di Indonesia
- Ist/VIVA Medan
“Oleh karena itu, kami meminta agar Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dapat disempurnakan dengan aturan-aturan turunan yang tertuang di dalamnya. Proses perampungan rancangan aturan harus melibatkan secara langsung elemen-elemen para elemen transportasi online aktif, bukan hanya perwakilan Serikat Buruh yang tidak merasakan kondisi mobiltas ojol di lapangan secara langsung,” jelas Agam.
Agam mengatakan pihaknya mendorong pemerintah untuk mengkaji lebih dalam dan membuka ruang dialog yang lebih luas serta inklusif, guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan objektivitas yang esensial untuk aspirasi ojol secara kolektif.
“Sebagai penegasan, Perpres 27 Tahun 2026 tidak boleh hanya dipersempit pada isu potongan 8%. Regulasi ini harus secara tegas mengatur substansi utama permasalahan, yaitu penetapan tarif dasar per kilometer untuk seluruh layanan di semua aplikator yang beroperasi di Indonesia . Penghapusan program-program argo murah dan berbayar di banyak layanan aplikator yang merugikan ojol secara keseluruhan,” ucap Nomor Agam.
Pernyataan ini, Agam mengungkapkan menyampaikan, menyampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada keadilan dan kesejahteraan pengemudi transportasi online roda dua atau ojol di Indonesia.
“GODAMS juga dengan 64 komunitas - komunitas ojol lintas aplikasi yang berhimpun bersama jaringan simpatisan yang bergabung, akan turun aksi serentak pada 7 Juli 2026 dengan tujuan, menyampaikan aspirasi ke Gubernur Sumut, selaku pemangku kebijakan eksekutif tertinggi di provinsi Sumut dan lembaga daerah yakni DPRD Sumut,” sebut Agam.
