Gus Irawan Bahas Tentang Prabowonomics : Gerakan Ekonomi Kerakyatan dan Berdaulat
- dok Pemkab Tapsel
“Saya sudah menduga pasti akan ada perlawanan karena besar karena selama ini, mereka penganut oligarki dan korporasi besar sudah nyaman betul dengan liberalisme. Mereka bisa memangsa yang kecil, membunuh ekonomi kecil, memangsa yang bisa dikendalikan, mengambil untung sebesar-besarnya,” ungkapnya.
Gus Irawan menceritakan salah satu yang sangat dilawan oleh para oligarki dan penganut kapitalis adalah keinginan Prabowo membentuk Badan Ekspor. Dimana semua kegiatan ekspor harus tercatat oleh negara. Tidak ada lagi under invoicing atau transfer pricing yang sudah dinikmati berpuluh tahun.
Bupati Tapsel, Gus Irawan.
- dok Pemkab Tapsel
Memang saat ini pemerintah sedang berupaya menutup kebocoran dari transaksi ekspor. “Pak Presiden faham bahwa kebocoran penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam sudah terlalu besar. Negara dikadalin. Puluhan tahun melakukan praktik curang dalam bentuk transfer pricing. Praktik manipulasi harga transaksi barang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (misalnya, anak perusahaan) untuk menghindari pajak. Biasanya dilakukan dengan melaporkan harga jual ekspor yang jauh lebih rendah dari harga pasar ke negara, kata Gus Irawan.
Karena wacana ini mulai ditertibkan, maka mulailah oligarki bermain, jelasnya. “Kemarin misalnya harga TBS (tandan buah segar) sawit itu merosot harganya. Dari Rp3.200 menjadi Rp2.400 per kg. Kita faham ini bentuk perlawan. Saya tanya ke petani, mereka bilang turun terus. Kemudian saya yakinkan tenang saja, karena sebentar lagi akan naik. Jadi penurunan harga itu semacam shock yang dijalankan para oligarki sebagai ultimatum bagi pemerintah ketika Badan Ekspor ini dijalankan,” ucap Gus Irawan.
Begitu juga dengan under invoicing dalam ekspor yang sudah puluhan tahun berjalan. “Saya kasi contoh sederhana. Nilai ekspor komoditas kita yang tercatat misalnya Rp100.000 lewat Singapura. Namun tujuan akhirnya adalah ke Jerman dengan harga Rp200.000. Tapi di invoice itu tetap Rp100.000. Coba bayangkan setengah dari potensi penerimaan negara hilang. Maka wajar selama ini praktik kong kali kong berjalan tanpa pengawasan. Sumber daya alam habis tapi dimanfaatkan orang per orang,” tuturnya.
Dia mengatakan tekanan oligarki itu tak menyurutkan langkah Presiden.“Semua akan dijalankan. Kementerian akan buat aturan yang mencatat ekspor hasil sumber daya alam kita dengan baik. Negara kita kaya sumber daya tapi kenapa miskin, kenapa dicurangi terus, itu yang coba ditertibkan Presiden," katanya.
