Pemprov Sumut Dorong Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Inspektur Sumut, Lasro Marbun.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

VIVA Medan - Memastikan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) mencapai tujuan yang ditargetkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong upaya eveluasi guna memastikan, adanya penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa.

img_title Pendapatan Daerah Naik Rp1,29 Triliun, Pemprov dan DPRD Sumut Tuntaskan Evalusi P-APBD 2026

Hal tersebut disampaikan Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun saat menyampaikan materi paparannya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi P3PD di Provinsi Sumut tahun 2023 di Le Polonia Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin 20 November 2023.

“Program nasional ini sudah dua tahap di Sumatera Utara, perlu kita kaji apakah memang berdampak pada penguatan Pemerintahan Desa, terutama dalam mengelola dana desa,” kata Lasro Marbun.

img_title Sambut Kepulangan Orangutan Sumatera dari India di Bandara Kualanamu, Raja Juli: Kita Berbangga Hati dan Senang Sekali

Menurut Lasro, Pemprov Sumut tidak boleh hanya berperan melakukan pembinaan, pengawasan, dan sebagai penyelenggara P3PD, namun juga mampu mengarahkan program sesuai dengan kebutuhan.

“Kita tidak boleh hanya bertindak koordinatif. Namun bisa evaluatif dan melakukan tindakan korektif. Sehingga program ini memang betul berhasil dan berdampak guna bagi des kita,” harapnya.

img_title Perbaikan Jalan di Labusel, Bobby Nasution Sebut Ini Kewajiban Pemprov Sumut untuk Permudah Mobilitas Masyaraka

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Effendy Pohan menambahkan, kelemahan yang dihadapi desa saat ini berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kepemimpinan kepala desa, dan manajemen pengelolaan keuangan yang masih lemah.

Untuk itu, menurut Effendy Pohan, perlu adanya reformasi sistem pendukung, pembinaan dan pengawasan kepada desa. Serta adanya inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi digital.

Sehingga ada efisiensi dan efektivitas penguatan desa. Rakor implmentasi P3PD ini dibuka oleh Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nana Wahyudi. Turut hadir perwakilan kabupaten/kota, dan perangkat daerah Provinsi Sumut terkait.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam sambutannya yang dibacakan oleh Nana Wahyudi mengatakan, untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, penguatan kapasitas pemerintahan desa adalah kunci utama. Harus dipastikan bahwa aparat pemerintahan desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola program pembangunan desa.

Halaman Selanjutnya
img_title