Aspirasi Warga Tak Boleh Jadi Tumpukan Kertas, Rico Waas Instruksikan OPD Langsung Eksekusi
- dok Pemko Medan
Medan, VIVA Medan–Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk mentransformasi setiap aspirasi warga, menjadi program pembangunan yang konkret, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut, disampaikan oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin 31 Agustus 2026.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen yang juga dihadiri Wakil Wali Kota, Zakiyuddin Harahap itu dan Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, Wali Kota menginstruksikan perangkat daerah segera memetakan dan menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD Medan dari lima daerah pemilihan (dapil)
"Program yang dinilai bisa dikerjakan dalam waktu dekat diminta langsung dieksekusi, bahkan mulai minggu ini," tutur Wali Kota Medan.
Rico Waas mengatakan, dari laporan reses lima dapil, terdapat banyak aspirasi yang memiliki persoalan senada. Sebagian di antaranya, menurut dia, tidak membutuhkan proses panjang untuk mulai dikerjakan.
"Melihat buku laporan reses dari lima dapil ini, kita menemukan banyak poin yang senada. Sebagian program sejatinya dapat segera dieksekusi tanpa harus menunda waktu, bahkan ada yang bisa diselesaikan minggu ini juga," ujar Rico Waas.
Karena itu, ia meminta Pj. Sekda Medan Erfin Fahrurrazi segera mengumpulkan perangkat daerah (OPD) terkait setelah rapat paripurna untuk memeriksa catatan khusus yang telah diberikan serta memetakan program hasil reses yang dapat dikerjakan dalam waktu dekat.
"Pak Sekda, tolong diperiksa catatan tersebut dan segera kumpulkan OPD terkait usai rapat paripurna ini. Petakan program hasil reses yang bisa dieksekusi minggu ini atau minggu depan agar langsung dikerjakan tanpa menunda waktu," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, aspirasi yang diserap oleh para anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga 5 tidak boleh hanya mengendap sebagai dokumen formalitas.
"Aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan. Aspirasi harus bergerak menjadi perencanaan, perencanaan bergerak menjadi penganggaran, dan penganggaran harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Rico Waas.
