Pembenahan Belawan Keseluruhan, Rico Waas Sebut Menjadi Prioritas Pemko Medan dalam Pembangunan Berkelanjutan
- dok Pemko Medan
Medan, VIVA Medan–Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan pembenahan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Sehingga kawasan pesisir yang menjadi satu-satunya wilayah Kota Medan yang memiliki laut itu membutuhkan penanganan menyeluruh.
Hal itu, disampaikan oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menerima audiensi Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa 7 Juli 2026.
Rico Waas mengatakan pembenahan kawasan Belawan membutuhkan penanganan mulai dari persoalan legalitas lahan, penataan permukiman, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
"Belawan adalah nama yang kita cintai. Banyak harapan di sana, tetapi juga masih banyak yang harus dibenahi. Kalau bisa dibenahi dengan baik, tentu akan sangat bagus," kata Rico Waas.
Pertemuan tersebut, menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas peluang kolaborasi antara LMB dengan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan dalam mendukung pembangunan Belawan.
Wali Kota mengatakan, Belawan aset strategis Medan karena memiliki kawasan laut dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum didukung oleh kondisi kawasan yang tertata dengan baik.
Rico Waas menilai salah satu persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah legalitas lahan. Banyak kawasan permukiman berada di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan sehingga pembangunan infrastruktur kerap terkendala.
"Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya dalam pertemuan yang turut dihadiri Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar, Sekretaris Dinas P3APM dan Pengendalian Penduduk KB Kota Medan Vianti Dewi Nasution, dan Camat Medan Belawan Robby Kurniawan itu.
Ia mencontohkan persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sempat tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa, apakah pemerintah, Pelindo atau pihak lainnya. Menurutnya, persoalan seperti itu menunjukkan masih perlunya sinkronisasi antarlembaga.
Karena itu, Pemko Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memastikan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas.
"Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemko, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemko, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," katanya.
