PDI Perjuangan Catat Kemenangan Pilkada 2024 di 15 Kabupaten/Kota di Sumut

VIVA Medan - PDI Perjuangan mencatat kemenangan Pilkada serentak tahun 2024, di 15 Kabupaten/Kota di Sumut. Baik calon kepala daerah dari kader yang diusung maupun koalisi partai politik mengusung non kader. Ke-15 Kabupaten/Kota diraih kemenangan oleh PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2024 di Sumut.

Yakni, Kabupaten Nias Selatan, ⁠Nias Barat, ⁠Nias, ⁠Gunung Sitoli, ⁠Nias Utara. Kemudian, Kabupaten ⁠Tapteng, ⁠Humbang Hasundutan, ⁠Serdang Bedagai, ⁠Tebing Tinggi, ⁠Asahan, ⁠Labuhan batu Selatan, ⁠Tapanuli Selatan, ⁠Langkat, ⁠Deli Serdang dan ⁠Pakpak Barat.

Hal itu, diungkapkan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, Jumat 29 November 2024. Ia mengatakan Pilkada saat ini, pihaknya menghadapi dugaan kecurangan yang tersistematis. “Ditengah upaya sistematis, untuk menenggelamkan PDI Perjuangan Sumut. Hari ini, bisa membuktikan bahwa banteng di Sumut masih tetap kokoh berdiri dan berhasil menggagalkan, upaya-upaya sistematis untuk menghancurkan PDI Perjuangan," ucap Rapidin.

Rapidin mengatakan pihaknya masih melakukan upaya terhadap sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut ini. Namun, ia menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mengawal suara, yang menjadi kemenangan PDIP di Pilkada Serentak ini.

“Namun masih ada beberapa daerah, yang terus kita upayakan dan diperjuangkan mengingat tingkat masifitasnya kecurangan yang terjadi, ditambah dengan adanya bencana Alam namun kita masih berkoordinasi dengan DPP terkait hal ini," jelas Rapidin.

Rapidin juga menyoroti buruknya penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan tahun 2024. Dimana masih banyak praktek-praktek yang bertentangan dengan azas penyelenggaraan Pilkada terutama banyaknya intervensi dan intimidasi terhadap pemilih.

“Intervensi bisa kita lihat bagaimana masifnya partai coklat dalam mengarahkan aparat pemerintahan, mulai dari PJ Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa hingga para ASN, dan ini sangat kasat kita lihat dilapangan, dan saya meyakini bahwa Pilkada 2024 merupakan Pilkada terburuk dari Pilkada yang pernah ada. Dimana kekuasaan tidak malu-malu lagi melanggar etika moral dalam mengendorse calon dari pihak mereka,” jelas Anggota DPR RI tersebut.

Selanjutnya, Rapidin Simbolon mengungkapkan PDIP Sumut, akan melakukan evaluasi, terhadap penyelenggaraan Pilkada ini dan akan bekoordinasi dengan DPP PDIP, mengenai langkah-langkah yang diambil selanjutnya.

“Evaluasi tentu akan kita lakukan, dan kita juga akan berkoordinasi dengan DPP untuk mengambil langkah-langkah yang harus diambil untuk menyikapi banyaknya pelanggran-pelanggaran dalam Pilkada kali ini," jelas Rapidin.