Kampanye Akbar Hendri-Yanto, Ribuan Warga Humbang Hasundutan Deklarasi Tolak Politik Uang
- Istimewa/VIVA Medan
Dalam kesempatan itu, Hendri juga menegaskan visi besar pasangan Hendri – Yanto yakni memastikan seluruh wilayah di Humbang Hasundutan akan terkoneksi dengan percepatan pembangunan akses jalan yang akan dikemas dalam Program Unggulan Humbhas Terkoneksi. Program ini akan membuka akses sejumlah daerah yang selama ini seperti Kecamatan Pakkat, Parlilitan, dan Kecamatan Tarabintang (Papatar).
“Papatar tidak boleh lagi dianaktirikan. Akses jalan akan membuka daerah yang terisolasi di tiga daerah itu ke seluruh kecamatan yang ada di Humbahas ini. Ini adalah komitmen pasangan Hendri – Yanto,” sebut Hendri.
Tidak hanya itu, Hendri juga menegaskan, pasangan Hendri – Yanto akan membuka akses lancar agar 10 kecataman di Humbang Hasundutan terkoneks dengan sejumlah kabupaten tetangga seperti Kabupaten Samosir dan Pakpak Bharat. “Jika jalan-jalan ini terhubung, hasil pertanian akan lebih mudah dipasarkan, biaya transportasi akan turun, dan ekonomi masyarakat akan meningkat," ujar Hendri.
Hendri juga menekankan, pasangan Hendri – Yanto akan melakukan perubahan kebijakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Humbang Hasundutan. “Kita harus mengakui, kondisi kemiskinan di Humbang Hasundutan lebih disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Itulah yang sering saya maksud dengan Kemiskinan Struktural. Untuk kedepan, kebijakan pemerintah daerah harus berpihak kepada masyarakat luas,” tegas Hendri.
Tidak lupa, Hendri juga mengkritisi pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. "Bansos diberikan kepada mereka yang tidak berhak, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Ini harus diubah! Kami akan memastikan bantuan diberikan secara adil dan transparan, tanpa tersandera oleh alasan keluarga dekat, kolega atau alasan-alasan yang tidak dibenarkan dalam aturan," ucap Hendri.
Kemiskinan masyarakat, sebut Hendri, bermula dari budaya politik uang yang merusak demokrasi. Bahkan, oknum pemegang kebijakan, tidak jarang memanfaatkan kemiskinan masyarakat untuk kepentingan tertentu, termasuk untuk memudahkan dalam mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya.