Ratusan Massa Demo Soal Tanah, Pendemo Kesal Lihat Pj Gubernur Sumut: Itu Kurang Hajar!

VIVA Medan - Ratusan massa tergabung dalam aliansi Masyarakat Adat dan Petani di Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Dipenogoro, Kota Medan, Senin siang, 10 Juni 2024. Massa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan agraria dan konflik tanah dialami masyarakat dan petani di Sumut.

Dalam aksinya, massa menyampaikan ada beberapa poin menuntut, pertama mendesak Pemprov Sumut agar konsisten melaksanakan keputusan pemerintah no 592.17321- 70/2/83 Prihal penyelesaian redistribusi Tanah obyek landreform yang telah di keluarkan dari areal hak guna usaha PTP-IX seluas 7.475,1180 h di Deli Serdang dan 2,609,8820 h di Kabupaten Langkat untuk para petani.

Kedua, mendesak Kementerian BUMN RI, Erik Thohir agar memeriksa seluruh aset-aset negara yang di kelola oleh PTPN II, yang massa aksi sinyalir, banyak yang di salah gunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan para pihak pengembang. Ketiga, masyarakat adat dan petani menghimbau kepada pemilik-pemilik modal asing dan aseng agar hengkang dari tanah mereka duduki selama ini.

Keempat, masyarakat adat dan petani meminta agar TNI dan polri mengutamakan melindungi masyarakat bumi putra. Kelima, massa aksi mendesak Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo segera membuat Keppres, untuk melindungi, tanah-tanah milik masyarakat adat dan petani yang sudah, puluhan tahun di huni dan dikelola.

Keenam, massa aksi juga mendesak KPK agar mengusut PTPN II dan Nusa Dua Propertindo (NIDP) atas pengalihan lahan-lahan kepada pihak pengembang. Ketujuh, massa juga mendesak kepada Presiden, Jokowi Widodo untuk segera memberikan sertifikat pada petani, yang sudah puluhan tahun mengelola tanah, yang saat ini mereka tempati dan mendesak.

Kedelapan, Jokowi Widodo segera membubarkan PTPN II dan PTPN I yang sudak menguntungkan bagi masyarakat, di Kabupaten Langkat dan Deliserdang, dan kesembilan, stop pembangunan rumah mewah, yang hanya mengorbankan tanah milik masyarakat adat dan petani.

Sekitar dua jam berorasi, massa hanya jumpai oleh seorang Staf di Pemprov Sumut, bernama Ngadimin. Massa sontak kesal, karena mereka ingin dijumpai dan disambut Pj Gubernur Sumut, Hassanudin. Sayangnya, Hassanudin sedang berada di luar Kota Medan.

"Kami tidak mau kau (Ngadimin) yang menanggapi tuntutan kami. Karena kau tidak bisa mengambil kebijakan dan keputusan," teriak seorang massa aksi menggunakan alat pengeras suara kepada Ngadimin.

Dari pantauan VIVA di lokasi unjuk rasa, kesal melihat Pj Gubernur Sumut, sempat melempari Kantor Gubernur Sumut, dengan menggunakan cup air mineral.

Salah satu pimpinan aksi, Muhammad Darul Yusuf mengaku kecewa aksi mereka hanya disambut dan ditanggapi Ngadimin merupakan staf Biro Umum Pemprov Sumut, yang tidak bisa memberikan kebijakan, untuk menyelesaikan masalah mereka hadapi. Darul mengungkapkan Pj Gubernur Sumut tidak bertanggungjawab atas penderitaan rakyatnya. Sehingga memilih menjalankan tugas di luar di Kota Medan. Karena, mengetahui ada aksi unjuk rasa ini.

"Itu lah (Pj Gubernur Sumut) kurang hajar, surat sudah masuk 4 hari lalu. Dia sudah tahu mau turun aksi ini, dia lari. Itu kurang hajar, tidak bertanggungjawab atas rakyat yang dia pimpin," kata Darul dengan nada kesal.

Darul mengungkapkan Masyarakat Adat dan Petani di Sumatera Utara, memiliki dan menguasai tanah dari Labuhan Batu hingga Hamparan Perak, sudah menempati lahan sekitar 60 tahun. Kini, terancam tergusur dan dirampas tanahnya.

"Kepada pak Presiden Jokowi keluarkan sertifikat atas tanah yang kami kuasai. Itu janji kalian sebelum juta hektarw sertifikat, ini diviralkan, saya bertanggungjawab, saya dulu pendukung Jokowi," kata Darul.

Darul meminta kepada Jokowi dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk turun ke Medan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah dihadapi masyarakat di Sumut ini.

"Tahun 2024, kami dukung Prabowo &Gibran, pak prabowo, pak jokowi datang ke Medan. Lihat kami, habis digusur, karena kami enggak mau melawan aja, habis dibuat ke mafia, kita dicampakan kelaut, mati kita semua. Mafia tanah, enggak usaha disebutkan semua orang tahu," jelas Darul.

Sementara itu, Perwakilan Pemprov Sumut, Ngadimin mengungkapkan bahwa Pj Gubenur Sumut, Hassanudin sedang berada di luar kota, ada kunjungan kerja di Kabupaten Langkat. Dia membantah Pj Gubernur Sumut, Hassanudin tidak ada di kantornya, menghindari unjuk rasa ini. "Tidak lah seperti itu," sebut kepada wartawan Ngadimin mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut sendiri ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah di Sumut, yang dihadapi masyarakat.

"Kita membahas persoalan apa yang terjadi, bisa diambil alternatif kebijakan. Kita hanya menampung aspirasi mereka, permintaan mereka terkait permasalahan mereka hadapi. Kita akan dalami persoalan ini dan ditindaklanjuti," jelas Ngadimin.

Tidak mendapatkan tanggapan dari Pj Gubernur Sumut, yang sedang diluar Kota Medan. Massa aksi membubarkan diri menuju BPN Sumut, untuk melakukan aksi yang sama. Unjuk rasa ini, mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian dan menimbulkan kemacetan di sekitar jalan Kantor Gubernur Sumut. Petugas kepolisian, harus mengalihkan kenderaan bermotor ke ruas jalan yang lain, untuk mengurai kemacetan.