Percepatan Penurunan Stunting di Sumut, Pj Gubernur Tekankan Empat Poin Penanganan

VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, mendorong dalam peningkatan percepatan penanganan stunting. Melalui Intervensi Serentak Percepatan Stunting, Pemprov Sumut optimis mencapai target yang diharapkan.

Hal itu, diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hasanuddin Penurunan Stunting di Hotel Santika Dyandra Premiere Dyandra, Kota Medan, Senin 3 Juni 2024. Ia menjelaskan Pemprov Sumut menargetkan prevalensi stunting 14,5% di tahun 2024, dan saat ini angka prevalensi stunting Sumut sebesar 18,9%. 

Ada empat poin penting yang perlu ditindaklanjuti, menurut Hassanudin di Sumut yaitu mengaktifkan 15.344 Posyandu, penimbangan Baduta 100%, bahu-membahu menghidupkan Posyandu, dan menjamin kecukupan makanan sampai ke Baduta dan ibu hamil.

“Ini butuh koordinasi dan kolaborasi, penanganan stunting butuh kerja sama strategis antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, TPPS Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya,” ucap Hassanudin, dalam keterangannya Selasa 4 Juni 2024.

Ketepatan intervensi yang dilakukan, menurut Hassanudin, harus tepat sasaran agar secara nyata berdampak kepada penurunan stunting. Misalnya, intervensi spesifik seperti suplemen, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI.

“Kita juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat soal gizi seimbang, perilaku hidup bersih, pentingnya sanitasi yang layak dan ini harus dilakukan secara terus menerus dan masif,” kata Hassanudin.

Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto mengatakan, perlunya menurunkan angka stunting baru, bukan memperbaiki gizi bayi yang sudah tervonis stunting. Langkah lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah memonitor calon pengantin atau pengantin baru, agar mencegah melahirkan bayi stunting.

“Kalau kita fokus membenahi anak stunting kemungkinan normalnya hanya 20%, jadi kita lebih baik fokus pada mencegah lahirnya stunting baru, sembari berupaya mengoreksi bayi stunting. Ini diawali dari calon memonitor calon pengantin dan pengantin baru agar tidak melahirkan anak stunting,” kata Tavip.

Tavip juga berpesan agar stakeholder mengambil peran dalam penurunan angka stunting. “Lihat apa yang menjadi tugas provinsi, kabupaten/kota, pusat dan stakeholder lainnya agar intervensi yang kita lakukan berjalan maksimal,” katanya.