Warga Desak BWSS II Segera Bayarkan Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Bendungan Lau Simeme

Penasehat Aksi Damai Lau Simeme DAM, Julianus Ginting.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

Julianus dan warga lainnya sangat mendukung program-program pemerintah. Sebab Bendungan Lau Simeme ini akan menjadi ikon baru di desa mereka, yang mana diyakini ke depan akan menjadi objek wisata yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. 

"Kita berharap pemerintah mau mengganti rugi lahan warga sesuai pasaran. Kalau di pinggir jalan Rp1 juta per meter dan agak ke dalam Rp300 ribu per meternya. Itu yang kami harapkan. Tapi, berapapun dealnya, kan ada upaya berembug dengan pemerintah," ujarmya. 

Lebih lanjut Julianus menjelaskan, saat ini sudah terbentuk Satgas A yang bertugas menginventarisir lahan-lahan yang akan diganti rugi berikut tanaman dan tegakan yang ada di dalamnya. Satgas B bertugas mengidentifikasi surat-surat kepemilikan warga terdampak. Tim ini sudah mulai bekerja mulai dari Desa Mardinding, Penan, Riaria, Sarilaba, Rumah Gerah dan seterusnya tanpa dihalangi oleh warga. 

"Proyek Bendungan Lau Simeme ini tidak ada masalah sebenarnya. Masyarakat hanya menunggu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan ganti rugi lahan yang terdampak. Setelah Satgas A dan B selesai bekerja mengumpulkan data dan diserahkan ke BPN Deli Serdang untuk dicroscek kebenarannya, barulah tim appraisal (independent) menilai kelayakan harga tanah. Kemudian masyarakat dikumpulkan, jika kurang cocok harga yang ditentukan tim appraisal, masyarakat bisa menyanggahnya," jelasnya. 

"Mudah-mudahan harga yang diminta masyarakat masuk penilaian tim appraisal dan BWSS II segera membayarkan ganti rugi lahan warga. Kalau bulan enam ini gak ada juga titik temu pembayaran, masyarakat akan tanami kembali lahan-lahan mereka. Soalnya masyarakat juga butuh penghidupan. Lahan sudah terdampak proyek bendungan, ganti rugi gak dilakukan. Dari mana pendapatan warga untuk penuhi kebutuhan sehari-hari mereka," ucapnya.