RKPD 2025, Pemprov Sumut Fokus dan Prioritaskan Empat Aspek Pembangunan

“Makanya selain membutuhkan smart planning, kita juga harus memiliki smart execution dan harus memiliki smart dan strong leadership, di sinilah peran kita sebagai teknokrat, sebagai birokrat dan harus mampu membawa perubahan,” tegasnya.

Musrenbang RKPD tahun 2025 Sumut ini, mengambil tema pembangunan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, BUMD dan BUMN, ormas dan lainnya.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, sebelumnya secara virtual mengatakan, Musrenbang ini merupakan momen penting dan strategis, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD 2025-2029 yang akan ditetapkan di awal tahun 2025 dan merupakan tahun pertama RPJPD 2025-2045, yang nantinya akan ada empat proses tahapan dan ini merupakan tahun pertama.

“Jadi ini merupakan awal dari RPJMD dan RPJPD kita, dan tahun pertama bagi pemerintahan yang baru nanti untuk meletakkan pondasi menuju Indonesia emas di tahun 2045,” ujar Restuardy.

Restuardy mengapresiasi capaian pembangunan Sumut di tahun 2023. Terutama capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 berada di posisi kedua tertinggi di pulau Sumatera, setelah Sumsel dan mendekati capaian nasional 5,05%. Selain itu, tren kemiskinan Sumut di tahun 2023 yang menurun dan semakin baik 8,15%, berada di bawah nasional 9,36%.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023, Sumut berhasil menekan angka 5,89% dan menjadi 3 besar provinsi dengan TPT tertinggi dibandingkan 9 provinsi lainnya. Nilai TPT Sumut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT nasional 5,32%.

Tingkat Indeks pembangunan manusia (IPM) Sumut juga mengalami peningkatan dari 0,78 poin menjadi 75,13. tertinggi ketiga di wilayah Sumatera dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional sebesar 74,39. Begitu juga gini ratio Sumut tahun 2023 berada di angka 0,309 lebih tinggi dari gini ratio Bangka Belitung, Sumbar dan Aceh.