Gubernur Sumut Minta Perguruan Tinggi Lakukan Kajian Tambang Ilegal di Madina

VIVA - Perguruan tinggi di Sumatera Utara, diminta untuk membuat kajian tentang keberadaan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Yang diduga kuat memicu gangguan kesehatan, terutama stunting bagi anak, akibat penggunaan bahan kimia.

Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat bertemu dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Rumah Dinas Gubernur Sumut, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Kamis 29 Desember 2022.

Hadir di antaranya Dirjen Minerba Kemen ESDM Ridwan Djamaluddin beserta jajarannya. Turut mendampingi, Kepala Dinas ESDM Sumut Rajali, Kepala Dinas Kehutanan Herianto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Faisal Arif Nasution, serta pejabat terkait lainnya.

Baca juga:

• Nataru 2023, Posko Nasional Sektor ESDM Pantau Kondisi Energi dan Kebencanaan
• Pemerintah Panggil Bupati Meranti Selasa Depan Duduk Bareng Kemenkeu hingga ESDM
• 5 Desa di Mandailing Natal Terendam Banjir, Warga Sempat Mengungsi

Dalam paparannya, pihak Ditjen Minerba Kemen ESDM menyampaikan hasil kajian dampak kegiatan PETI terhadap permasalahan stunting di Kabupaten Madina, Provinsi Sumut. Mulai dari kajian tentang tingkat pendapatan, pendidikan, pandangan masyarakat, pengatahuan pencegahan stunting hingga sistem penambangan dan pengolahan hasil tambang emas oleh para penambang.

Bahwa dalam paparan tersebut disampaikan, pada 10 kecamatan di Madina, kegiatan PETI sudah berlangsung turun temurun menggunakan sistem mendulang, mendompeng dan gelundung (menggunakan merkuri). Namun masyarakat menilai aktivitas tersebut tidak berdampak signifikan terhadap stunting.