Negara Datang, Rente Lama Harus Tumbang

Medan, VIVA Medan – Eksekusi lahan Register 40 eks PT Torganda oleh negara bukan sekadar peristiwa hukum biasa. Ini adalah tamparan keras bagi praktik penguasaan lahan ilegal yang selama puluhan tahun dibiarkan hidup dan bahkan dinikmati segelintir orang.

Ketika negara melalui Satgas PKH akhirnya menegakkan putusan hukum yang telah inkrah, maka tidak ada lagi ruang tawar-menawar. Ini bukan soal suka atau tidak suka, melainkan soal taat atau melawan hukum.

Penunjukan PT Agrinas Palma Nusantara sebagai pengelola lahan adalah kelanjutan logis dari proses penertiban tersebut. Negara tidak mungkin menyerahkan aset strategis kepada pihak yang tidak memiliki legitimasi dan tanggung jawab publik.

Yang membedakan PT Agrinas dengan pengelola sebelumnya bukan sekadar nama, tetapi paradigma. Agrinas datang membawa sistem, bukan relasi gelap.

Di masa PT Torganda, pengelolaan plasma berlangsung dalam ruang abu-abu. Tidak jelas siapa berhak apa, tidak transparan berapa hasil kebun, dan masyarakat hanya menerima sisa dari sistem yang dikendalikan elite kelompok.

Ketua-ketua kelompok menjelma menjadi "penguasa kecil" di atas penderitaan banyak orang. Mereka berbicara atas nama masyarakat, tetapi menikmati hasil sendirian.

PT Agrinas membongkar pola itu. Pendataan berbasis KTP dan KK, verifikasi lapangan, dan penyaluran langsung ke rekening BRI adalah bentuk pemutusan mata rantai rente.

Inilah titik di mana perlawanan muncul. Bukan karena rakyat dirugikan, tetapi karena sebagian orang kehilangan sumber uang yang selama ini mengalir deras.

Fakta di lapangan tidak bisa diputarbalikkan. Penolakan paling keras justru datang dari aktor-aktor lama yang dahulu menikmati ratusan juta rupiah per bulan dari sistem plasma versi PT Torganda.

Maka jangan heran jika transparansi dianggap ancaman. Sistem bersih memang mematikan bagi mereka yang hidup dari kegelapan.

Penunjukan satu koperasi, Koperasi Baruman Agro Nusantara (BAN), dipelintir seolah bentuk monopoli. Padahal, ini adalah langkah pengendalian agar kebocoran masa lalu tidak terulang.

Negara belajar dari pengalaman. Terlalu banyak koperasi tanpa pengawasan hanya akan melahirkan mafia baru dengan wajah berbeda.

Mereka yang kini berteriak soal "keadilan" perlu bercermin: keadilan versi siapa yang sedang diperjuangkan? Keadilan rakyat, atau keadilan bagi dompet mereka sendiri?.