Beda Pendapat BRIN VS BMKG Soal Cuaca 28 Desember 2022, DPR: Jangan Bikin Resah Masyarakat

VIVA - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengomentari beda pendapat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal perkiraan cuaca yang terjadi pada Rabu 28 Desember 2022.

Suryadi menegaskan, Pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegas Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.

Sebelumnya, Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin, menyampaikan adanya potensi banjir besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang atau Banten.

Baca juga:

• BMKG: Gelombang Sangat Tinggi Berpotensi Terjadi di Laut Selatan Jawa Barat-Yogyakarta
• Penjelasan Kepala BRIN Soal Beda Prediksi Dengan BMKG Mengenai Cuaca Ekstrem
• BMKG: Jika Tak Ada Keperluan Mendesak, di Rumah Saja Tunggu Cuaca Kembali Normal

Potensi hujan ekstrem hingga badai terjadi pada 28 Desember 2022. Hal tersebut berdasarkan analisis data dari Satelit Early Warning System (Sadewa). Namun, berbeda dengan BRIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai.

Tanggal 28 Desember di wilayah Jabodetabek menurut BMKG masih kategori aman karena intensitas hujan diperkirakan adalah hujan ringan hingga sedang. Dari pemodelan BMKG, Jabodetabek baru akan diguyur hujan lebat pada 30 Desember 2022. Selain itu, BMKG meminta semua pihak berhati-hati dalam penggunaan istilah karena hujan ekstrem dan badai itu berbeda.

Namun demikian, pria yang akrab disapa SJP ini mengapresiasi Pemerintah yang telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada 13 Desember 2022 lalu.

"Kemen-PUPR juga telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan Siaga SAR Khusus Nataru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan/bencana di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata," jelasnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), imbuh SJP, juga berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem.

"Dengan berbagai persiapan Pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik di atas, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh Pemerintah lebih baik lagi," terang SJP.

"Masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya. Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya," pungkas Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.