Airlangga Inginkan 9 Partai Koalisi Pemerintahan Bergabung dalam KIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. (B.S.Putra/VIVA)
Sumber :

VIVA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) siapkan Karpet Merah bagi partai politik lainnya untuk bergabung dalam KIB bersama Golkar, PAN, dan PPP. Untuk bersama-sama meraih kemenangan di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

"KIB sudah ada tiga bergabung, (partai) yang lain mau bergabung monggo, silakan. Kita siapkan, kenapa kita harus bekerja sama?. Karena, untuk menang pemilu di Indonesia," sebut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada penutupan Rapimda II Golkar Provinsi Sumut di Hotel Santika, Kota Medan, Jumat malam, 23 Desember 2022.

Airlangga menyebutkan peserta Pemilu 2024 diikuti 17 partai politik. Namun, memiliki kursi di DPR RI hanya 9 partai saja. Dengan itu, ia mengatakan untuk mengelola tanah air, diperlukan kerja sama antar partai politik kedepannya.

Baca juga:

"Untuk mengatur pemerintah Indonesia perlu 50 plus 1. Untuk satu partai aja tidak cukup. Untuk mengelola negeri ini. Kita perlu bekerja sama," ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terdapat 7 partai politik berkoalisi untuk menjalankan roda pemerintahan saat ini. Jadi, kerja sama dibangun untuk membangun negeri ini.

"Koalisi pemerintahan terdiri 7 partai. Kalau semua digabungkan 9 partai, KIB terbuka," ujar Airlangga.

Airlangga mengungkapkan Pileg dan Pilpres pada 14 Februari 2024. Sehingga perlu bekerja keras dalam meraih kemenangan bagi Golkar di Pemilu tahun 2024, mendatang. Termasuk meraih suara 20 persen di DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.

"Jam sudah berjalan. Seluruh struktur partai Golkar sudah siap. Sekarang bukan saatnya, rapat-rapat lagi. Sekarang, waktunya untuk kerja, kerja, kerja. Waktunya, untuk karya, karya, karya. Tantangan kedepan tidak mudah," kata Airlangga.

Airlangga melirik potensi kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemekaran sejumlah provinsi di Papua. Hal ini, menjadi fokus bagi Golkar meraih kemenangan di provinsi pemekaran tersebut.

"Bapak Presiden baru menerbitkan perpu, yang mengatur kursi di DPR RI, 580 kursi. Termasuk, pemekaran di provinsi Papua," jelas Menko Perekonomian itu.